topmetro.news – Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya diminta mampu menuntaskan persoalan banjir yang kerap terjadi di Kelurahan Gedung Johor saat musim hujan tiba.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution menyimpulkan aspirasi warga saat reses I Masa Sidang ke-III Tahun Anggaran 2021 di Jalan Eka Nusa, Medan Johor, Minggu (19/12/2021).
Pada reses tersebut, seluruh peserta yang hadir meminta Pemko Medan menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda warga Kelurahan Gedung Johor.
Seperti kata Ian Eli Puluan, warga Lingkungan I Gang Sekolah Kelurahan Gedung Johor. Ia mengaku, sejak tahun 1990 sampai sekarang ini persoalan banjir di lingkungan mereka tidak pernah selesai. Apabila saat hujan deras, air melimpah ke jalan karena drainase tidak mampu menampung debit air dan membanjiri Gang Sekolah.
“Saya juga ingin mempertanyakan kegiatan Dinas Sosial Medan. Karena di tempat kami tak pernah dilaksanakan kegiatan dari Dinas Sosial,” imbuhnya.
Sementara warga lainnya, Marpaung berharap, Pemko Medan dapat memperhatikan kelangsungan masa depan anak-anak di tempat tinggal mereka. Pasalnya, daerah mereka masih minim sarana dan prasarana olahraga.
“Kita khawatir generasi penerus bangsa beralih kepada kegiatan yang negatif. Kita meminta bantuan Pemko Medan, apakah perbaikan Lapangan Badminton ini agar lebih baik lagi. Karena dari lapangan ini bisa melahirkan atlet-atlet baru yang bisa mengharumkan nama Kecamatan Medan Johor,” paparnya.
Perwakilan UPT Dinas PU Medan Johor, Alfred Sinambela menyebutkan, pihaknya telah menganggarkan pekerjaan perbaikan drainase dan jalan yang ada di kecamatan Medan Johor. Untuk tahun 2022, ada 4 kegiatan proyek yang bakal berjalan mulai Januari hingga Februari.
“Ada 4 pekerjaan yang akan kita lakukan di Medan Johor pada tahun depan,” imbuhnya.
Anggota DPRD Medan, Mulia Syahputra menambahkan, DPRD Medan telah mengesahkan anggaran Rp1 triliun untuk dikelola Dinas PU Kota Medan.
Atasi Persoalan Banjir
Harapannya, dengan anggaran yang begitu besar tersebut, semua persoalan banjir masyarakat Kelurahan Gedung Johor keluhkan bisa selesai di tahun 2022, setidaknya dapat berkurang.
“Sedangkan untuk beasiswa SD dan SMP, juga telah dianggarkan untuk 25 ribu masyarakat miskin. Kita harapkan, masyarakat dapat juga melakukan pengawasan agar beasiswa ini tepat sasaran. Silahkan beri informasi kepada saya, bila ada orang mampu yang mendapatkan beasiswa ini,” imbuh Mulia.
Sementara untuk Dana Kelurahan, kata Mulia, DPRD dan Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar pada P-APBD 2021. “Sesuai aturan, kita mau dana ini dikelola kelompok masyarakat yang ada di kecamatan dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat,” bebernya.
Pada reses itu, Mulia sempat tampak kesal karena perwakilan Dinas Sosial yang mendapat undangan namun tidak pernah datang. Ironisnya, Dinas Sosial hanya mengutus petugas Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejatinya merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial RI.
“Kita kesal, kenapa Dinas Sosial hanya mengutus PKH. Mereka ini tidak mampu menjawab pertanyaan tentang BPJS, KIS dan lainnya karena memang bukan tupoksinya. Kita berharap, Dinas Sosial dan kecamatan maupun kelurahan dapat berkolaborasi. Tapi ini yang tak terlihat. Makanya persoalan tak pernah selesai,” cetusnya.
reporter : Thamrin Samosir
